PKS: Tunjangan untuk Pejabat Sebaiknya Dialihkan ke Masyarakat

Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan pejabat negara, yang pada awalnya menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terkait rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," jelas Jazuli dalam siaran persnya (Jumat, 18/9).


Lebih jauh dia menjelaskan, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.


"Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ucapnya.


Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. 


"Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," tandansya.