Alasan Partai Amanat Nasional (PAN)
bergabung bersama kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, demi kepentingan bangsa
dan negara tidak masuk akal. Di luar kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, bukan berarti tidak peduli
terhadap kesejahteraan rakyat. Artinya, partai yang tergabung bersama Koalisi
Merah Putih (KMP) sebagai oposisi atau penyeimbang pemerintah bukan berarti
tidak peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan, keberadaan dua koalisi di DPR, KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bukan persaingan yang tidak prorakyat. Lebih dari itu, KMP memiliki misi menjalankan perimbangan.
"Kami mendukung program pemerintah yang prorakyat. Buktinya beberapa event besar KMP dukung misalnya pembahasan APBN Perubahan 2015," kata Jazuli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Jazuli mengatakan, KMP tidak memiliki keinginan untuk menghambat pembangunan yang dilakukan pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintahan.Untuk itu, kata Jazuli, masuknya PAN ke kabinet pemerintah tidak bisa menjamin perbaikan perekonomian di tanah air. Sebab, hal itu tidak berhubungan dengan bergabungnya sebuah partai dari satu koalisi ke koalisi lain.
Urusan ekonomi, lanjut Jazuli, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitasnya, misalnya para menteri tidak saling serang.
"Kalau para menteri di pemerintahan saling serang, maka kepercayaan publik dan pengusaha tidak ada sehingga menjadi masalah," tandasnya.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan, keberadaan dua koalisi di DPR, KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bukan persaingan yang tidak prorakyat. Lebih dari itu, KMP memiliki misi menjalankan perimbangan.
"Kami mendukung program pemerintah yang prorakyat. Buktinya beberapa event besar KMP dukung misalnya pembahasan APBN Perubahan 2015," kata Jazuli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Jazuli mengatakan, KMP tidak memiliki keinginan untuk menghambat pembangunan yang dilakukan pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintahan.Untuk itu, kata Jazuli, masuknya PAN ke kabinet pemerintah tidak bisa menjamin perbaikan perekonomian di tanah air. Sebab, hal itu tidak berhubungan dengan bergabungnya sebuah partai dari satu koalisi ke koalisi lain.
Urusan ekonomi, lanjut Jazuli, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitasnya, misalnya para menteri tidak saling serang.
"Kalau para menteri di pemerintahan saling serang, maka kepercayaan publik dan pengusaha tidak ada sehingga menjadi masalah," tandasnya.
http://nasional.inilah.com/read/detail/2234779/pks-sindir-alasan-ketum-pan-gabung-kabinet-jokowi