Dijelaskan Jazuli, KMP dibentuk merupakan dampak dari pemilihan presiden yang waktu itu ada dua calon. Yaitu Jokowi-JK yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Prabowo-Hatta mengerucut ke KMP. PKS pun akhirnya masuk ke KMP, dimana Ketum PAN saat itu Hatta Radjasa menjadi cawapres KMP.
"Atas nama KMP, memang agak kaget tiba-tiba PAN keluar KMP. Lebih elok kalau tetap di KMP. Apalagi dulu cawapres dari PAN. Toh kita di KMP punya kepentingan kokohkan kekuatan bangsa, dan salah satu kuncinya komunikasi," jelas Jazuli, Kamis (3/9).
Dia menilai keberadaan dua koalisi itu bukan untuk menang-menangan atau kalah-kalahan. KMP hanya ingin, setelah pilpres, ada check and balance dengan Pemerintah, dimana KMP berkuasa di Parlemen.
"KMP tidak punya keinginan untuk menghambat pembangunan Pemerintah apalagi menjatuhkan Pemerintah. Kami akan dukung program Pemerintah yang pro rakyat. Buktinya beberapa event besar, KMP mendukung. Pembahasan APBN-P pun kami dukung," jelas Jazuli.
Dia menilai, klaim PAN bahwa bergabung dengan Pemerintahan akan bisa memperbaiki ekonomi, juga tak bisa dijamin. Sebab ekonomi tak pernah ada kaitan dengan salah satu parpol bergabung ke salah satu koalisi yang ada.
"Ekonomi itu urusan pemerintah, harusnya sesama menteri tidak saling serang. Itu yang paling berpengaruh. Karena kalau saling serang, maka trust publik dan pengusaha akan jadi masalah," ujarnya.
Dia menegaskan KMP tak pernah mengganggu pemerintahan. Buktinya, tak ada kebijakan pemerintahan yang prorakyat diganggu.
"Apa yang perlu dikhawatirkan dari persaingan di DPR? Dalam persepsi saya, KMP juga ada untuk rakyat," katanya.
http://www.beritasatu.com/nasional/304132-ketua-fraksi-pks-lebih-elok-kalau-pan-tetap-di-kmp.html