Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini
menegaskan, fraksinya menolak rencana kenaikan
tunjangan bagi pejabat negara seperti Presiden, Anggota DPR
serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam APBN-P 2015.
"Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa
rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau
dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk
meningkatkan daya beli masyarakat," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Dia menjelaskan alasan penolakan itu.
Pertama, saat ini kondisi perekonomian negara sedang terpuruk dan ekonomi
rakyat yang semakin sulit sebagai imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan
ekonomi. Melihat keadaan tersebut, tidak tepat jika rencana kebijakan kenaikan
tunjangan bagi pejabat negara itu dilanjutkan.
"Kami menilai tidak tepat dan tidak elok
jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut
dilanjutkan di saat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk," ujar
Jazuli.
Kedua, saat ini tidak tepat menghabiskan
energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. "Energi kita
jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan
perekonomian negara dan meningkatkan daya beli
masyarakat," kata dia.
"Apalagi data BPS terkini merilis jumlah
rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK)
mencapai 30 ribu orang," tegas Jazuli.
Fokus Mengatasi Krisis
Dia menjelaskan, Fraksi PKS memahami dan
menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan
yang rasional dan proporsional atas asumsi dan prediksi ekonomi Indonesia yang
tumbuh baik. Namun menurut dia, asumsi serta prediksi itu salah. "Bagaimanapun
juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas
masyarakat," kata Jazuli.
Selain itu, Jazuli mengajak seluruh pihak
baik pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada
upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.
Dia menegaskan, F-PKS telah berulang kali
mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengambil
langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi
saat ini.
"Prioritas rekomendasi
F-PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui
kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan
daya beli masyarakat," ujar Jazuli.
7. Fraksi PKS DPR Tolak Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara - See more at: http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=14377#sthash.RyCtHeHn.dpuf
13. http://indonesia.shafaqna.com/ID/ID/1513085 Fraksi PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara