"Ekonomi lagi sulit, maka bisa juga secara multiyears supaya tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat," kata Jazuli saat dihubungi, Selasa (25/8/2015).
Nantinya, kata Jazuli, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 bisa dialokasikan sedikit untuk membangun salah satu proyek yang menjadi prioritas utama. Salah satu yang paling mendesak adalah ruangan untuk anggota DPR yang memang sudah tak mencukupi lagi untuk menampung lima orang tenaga ahli dan dua sekretaris.
Jazuli mengaku, saat ini stafnya bahkan tidak mempunyai tempat duduk untuk bekerja. "Urgen tidak bila tenaga ahli tidak punya tempat duduk?" ujar anggota Komisi III DPR ini.
Setelah ruangan kerja anggota DPR dibangun pada tahun ini, kata dia, kemudian enam proyek lain dikerjakan pada tahun-tahun berikutnya. Jazuli meminta agar publik tak selalu membenturkan proyek-proyek itu dengan kepentingan DPR. Dia pun membandingkan dengan anggaran untuk pihak lembaga-lembaga eksekutif.
"DPR juga tidak terlalu banyak. Ada hal-hal lain yang perlu dilihat, umpamanya suntikan dana kepada BUMN efeknya langsung tidak kepada rakyat," ucap Jazuli.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit sebelumnya mengatakan, pembangunan tujuh proyek DPR akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak dengan nilai total anggaran Rp 2,7 triliun.
"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 triliun atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018," kata Supit.
Menurut Supit, DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar-Rp 700 miliar di APBN 2016. Dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.
Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR ialah museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/08/25/17095831/Fraksi.PKS.Tetap.Ingin.Pembangunan.7.Proyek.DPR.meski.Ekonomi.Terpuruk