Metrotvnews.com, Jakarta: KPU akan menetapkan daftar pemilih
tetap (DPT Pemilu 2014 pada 7 hingga 13 September 2013. Namun anggota Komisi II
DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta KPU menunda penetapan DPT
tersebut.
Alasannya, Jazuli meminta KPU, Bawaslu, dan Dirjen Administrasi dan
Kependudukan (Adminduk) Kemendagri duduk bersama memecahkan masalah pada daftar
pemilihan sementara hasil perbaikan (DPSHP). Masalah itu mengakibatkan data
pemilih tak akurat.
Dirjen Adminduk mengatakan KPU tak menetapkan DPT sesuai dengan Data Penduduk
Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Akibatnya, pemilih ganda pun ditemukan hingga
jumlahnya mencapai jutaan orang. Dirjen pun mengusulkan agar KPU menunda
penetapan DPT.
“Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru
muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan
ditetapkan KPU,” kata Jazuli.
Menurut jazuli, antarinstansi seharusnya mengedepankan rasa tanggung jawab,
bekerja sama, dan saling membantu. Instansi-instansi itu bukan saling
menyalahkan atau mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab, ini
berkaitan dengan pertaruhan kualitas pemilu ke depan.
“Kita ingin pemilu ke depan lebih berkualitas dan syaratnya dua, penyelenggara
yang profesional dan independen serta data yang akurat,” imbuh Jazuli.
Ketua DPP PKS itu menyarankan penundaan DPT. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika
ada instansi (Dirjen Adminduk) yang menemukan masalah terkait akurasi data yang
sangat besar. Jadi saya usulkan ditunda,” tegas Jazuli.
Selanjutnya, Jazuli meminta, tiga lembaga itu duduk bersama mensinkronkan data
untuk menciptakan kesuksesan Pemilu 2014.