TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan
Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan partainya
sejauh ini belum memutuskan untuk keluar dari sekretariat gabungan partai
pendukung pemerintah. Partai, kata dia, baru sebatas menyatakan menolak rencana
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. "Kami tak bicara
koalisi," kata Jazuli di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.
Menurut Jazuli, pertimbangan menolak
kenaikan harga BBM ini murni karena memikirkan masyarakat. PKS merasa kenaikan
harga BBM akan membebani masyarakat, terutama bila kebijakan itu dilaksanakan
menjelang puasa dan Idul Fitri.
Jazuli membantah partainya telah
melawan undang-undang dengan menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, sesuai
dengan undang-Undang, kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah menjadi kewenangan
pemerintah. PKS hanya merasa alasan pemerintah menaikkan harga BBM tak rasional
dan belum sesuai dengan keadaan. "Di UU kan disebut kenaikan bisa bila ada
kenaikan harga minyak dunia, sekarang kan situasi itu enggak ada."
Selain itu, Jazuli mengatakan,
alasan pemerintah menaikkan harga BBM bahwa subsidinya sudah memberatkan APBN
juga tak relevan. Sebab, pemerintah hingga kini belum bisa menggenjot
pendapatan negara melalui pajak dan optimalisasi belanja negara. Begitu pula
kebijakan energi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. "PKS ingin
kebijakan energi diselesaikan dari hulu sampai hilir."
Skema kompensasi untuk masyarakat
miskin yang disiapkan pemerintah melalui program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat juga dinilai tak efektif menekan beban masyarakat. Jazuli khawatir
program ini justru tak mampu membantu masyarakat akibat naiknya harga-harga
sebagai imbas kenaikan harga BBM. Program BLSM pun dinilai PKS rentan digunakan
pemerintah untuk meningkatkan popularitas menjelang Pemilu 2014.
Meski dengan tegas menolak
kenaikan harga BBM, Jazuli lagi-lagi menegaskan bahwa persoalan ini tak bisa
ditarik ke posisi PKS di koalisi. "Ini sepenuhnya soal BBM dan ekonomi
masyarakat. Kalau koalisi untuk apa dibangun, untuk rakyat." PKS dalam
rapat setgab akan terus menyuarakan agar kebijakan pemerintah tak merugikan
masyarakat.