VIVAnews- Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, Jazulu Juwaeni tidak membenarkan dan
tidak membantah bahwa partainya sudah satu suara dengan koalisi yakni mendukung
kenaikan harga bahan bakar minyak.
Jazuli
mengatakan, masalah kenaikan BBM itu merupakan domain pemerintah. Sementara,
DPR hanya menentukan besaran subsidi.
"Ini
persoalannya, pertama masalah kenaikan dan menurunkan BBM domain pemerintah.
Bukan urusan DPR. Kemudian kita tentukan besaran subsidi, itu sudah cukup
besar. Dengan besaran itu belum tentu naik BBM, bisa saja surut," kata
Jazuli di Gedung DPR, Selasa 27 Maret 2012.
Sementara,
surat yang dibuat oleh PKS untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya
merupakan tawaran alternatif agar BBM jangan naik.
"Ini
tanggung jawab PKS ke koalisi dan rakyat. Partai itu harus ikut berpikir cari
solusi, Demokrat tak perlu kebakaran jenggot. Kita menunjukan keseriusan dalam
koalisi. Bukan hanya menolak, kita memberikan alternatif. Kita ingin melihat,
pelajari usulan itu jangan main gempur saja," kata dia.
Seperti
diketahui, PKS sebelumnya sempat membuah heboh dengan menyurati Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Yang memuat tiga usulan. Pertama, usulan harga BBM tidak
naik dengan alternatif solusinya. Kedua, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan
pribadi, namun untuk kendaraan umum tidak naik. Dan ketiga, harga BBM dinaikkan
secara bertahap.